Kesehatan

BPJS Kesehatan

Menkes Sentil Orang Kaya Berobat Pakai BPJS, Ternyata Ini Akar Masalahnya

BPJS Kesehatan (BPJS) adalah salah satu lembaga jaminan sosial di Indonesia dan menyediakan perawatan kesehatan universal bagi warga negara. Meskipun ada beberapa kendala di sepanjang jalan, agensi baru-baru ini memenangkan penghargaan praktik yang baik untuk kawasan Asia dan Pasifik.

BPJS adalah program jaminan kesehatan nasional Indonesia

BPJS adalah program jaminan kesehatan nasional Indonesia, dan kepesertaan perorangan diperlukan bagi penduduk Indonesia. Majikan harus mendaftarkan karyawan mereka pada Januari 2016, tetapi ekspatriat yang bekerja selama enam bulan atau kurang juga harus mendaftarkan diri. Untuk mendaftar sebagai individu, Anda harus mengunjungi kantor BPJS setempat dan mengambil kartu. Anda juga harus mendaftarkan anggota keluarga yang tinggal di bawah KK Anda.

BPJS yang sudah berjalan beberapa tahun ini masih jauh dari sempurna. Program ini telah mengalami sejumlah kemunduran, termasuk defisit anggaran dan diskriminasi. Tetapi pemerintah berencana untuk menjadikannya universal di tahun-tahun mendatang, dan hampir setengah dari negara itu diperkirakan akan tercakup.

BPJS mencakup berbagai layanan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan Rp 106,7 triliun untuk kesehatan dalam APBN 2017, yaitu sekitar 5 persen dari total APBN. Sementara provinsi daerah mengalokasikan sepuluh persen dari total anggaran daerah untuk kesehatan, yang lebih dari satu kuadriliun dolar. Namun, lemahnya pengawasan terhadap dana kesehatan ini membuat mereka rawan korupsi.

Ini mengelola program jaminan kesehatan nasional

BPJS adalah organisasi penyelenggara jaminan sosial yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Pendahulunya, Jamsostek, adalah program jaminan kesehatan swasta yang hanya mencakup sebagian kecil penduduk. Program jaminan kesehatan yang kini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan diharapkan mulai berlaku 1 Januari 2014, termasuk program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan sosial pekerja.

Program jaminan kesehatan nasional, atau JKN, merupakan langkah besar menuju jaminan kesehatan universal, tetapi menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran organisasi menyulitkan pelaksanaan program secara efektif. Namun, BPJS Kesehatan telah memperluas kemitraannya dengan penyedia layanan kesehatan swasta dan publik. Artinya, perlu dipasang sistem baru untuk memverifikasi kelayakan penerima Jampersal dan menyalurkan dana pemerintah ke fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan kesulitan memenuhi kewajiban utangnya. Sejak 2014, program tersebut mengalami defisit yang parah, dan pemerintah mengalami kesulitan mengumpulkan pembayaran premi dari anggota berpenghasilan rendah.

Itu telah menghadapi cegukan dalam operasinya

BPJS Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menghadapi sejumlah masalah dalam operasinya, termasuk kurangnya dana. Hal ini menyebabkan sejumlah keluhan. Namun, agensi sekarang bekerja untuk memperbaiki masalah.

Sejak tahun pertama, badan tersebut telah menghadapi cegukan dalam operasinya. Ia telah menghadapi defisit anggaran dan diskriminasi dalam operasinya. Selain itu, belum mampu mengumpulkan premi dari anggota berpenghasilan rendah. Ini juga menghadapi masalah mengumpulkan pembayaran premi dari non-pekerja dan pekerja independen.

BPJS Kesehatan telah mampu mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Ini didasarkan pada tiga elemen: nilai premi, layanan berjenjang, dan rujukan. Nilai premi didasarkan pada sistem yang memberikan perawatan bagi siapa pun. Sedangkan haram negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.